Itulah sasaran sebenarnya reformasi dan pemberantasan korupsi. Pada level inilah seharusnya segenap element yang berkontibusi dan memeiliki wewenang dalam pemberantasan korupsi meberikan perhatiannya.

Terutama pak antasari azhar selaku ketua kpk.

Tak peduli seberapa tegas menterinya, seberapa besrih presiden yang memerintah, korupsi aklan terus berlangsung karena ada pemerintahan langssung yang lebih berkuasa, terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Itulah kerajaan birokrasi. Tempat para pejabat eselon memerintah sesuka hati. Di sini ada hierarki sunat menyunat. Dari eselon 4-eseon tiga-eselon dua-eselon 1 hingga pegawai biasa dalam hal penyaluran subsidi. Ibarat ekor tikus, dari pangkal ekornya tersedia daging yang besar dan empuk namun makin ke ujung makin kecil, kurus hingga akhirnya tingga l titik yang runcing. Bagian yang paling tidak bergizi dari tikus kalaupun seandainya tikus punya gizi. Titik kecil yang agar bisa diterima rakyat musti melewati lika-liku birokrasi yang melelahkan dan always-usually-often-seldom and rarely bikin sakit hati. Masyarakar ingin menjerit, tapi tertahan oleh urgennya kepentingan yang sedang mereka perjuangkan. Lebih memilih nurut, mikul nduwun mendem jero saja, toh ga bakalan diacuhkan juga. Daripada repot-repot, biar mengalah sedikit, kasih tanda terima kasih, lalu urusan beres.

Kalau saja ke tua kpk tau ada jeritan tertahan dari mulut rakyat kerajaan birokrasi, pasti dia akan terharu. Tidak…..!!!seharusnya ketua kpk tau, semua orang tau disunat itu menyakitkan. Sekali saja sudah bikin kapok, ini malah berkali-kali. Apalagi yang mau di bawa pulang pak??